Pelaksanaan Komunitas Belajar Perkotaan (KBP) Kota Bima tahun 2015

Pelaksanaan kegiatan Komunitas Belajar Perkotaan (KBP) dilaksanakan pada hari kamis tanggal 12 November 2015, bertempat di SAUNG MI’RATUN Jalan Soekarno Hatta Kota Bima. Kegiatan Komunita Belajar Perkotaan diikuti oleh seluruh wakil pemangku kepentingan serta stakeholder yang ada seperti :

• TKPKD (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah)
• Forum Komunikasi BKM
• Unsur Akademisi
• Unsur Pers
• Dll

Adapun metode yang digunakan dalam rangkaian kegiatan KBP tersebut berupa pemaparan secara umum tentang Konsep Baseline 100-0-100 oleh Korkot Kota Bima, kemudian pemaparan tentang Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan oleh wakil dari Satker Kota Bima serta pemaparan tentang Hasil Pelaksanaan Baseline 100-0-100 oleh Askot Infra Kota Bima dilanjutkan dengan diskusi dan curah pendapat melalui tiga sesi pemaparan tersebut, yang dipandu langsung oleh moderator.
Adapaun hasil pemaparan yang disampaikan Korkot, Satker maupun Askot Infra seperti dibawah ini :

1.    Korkot : Jufri, S.Pt

·      Mukadimah

·      Penjelasan tentang Komunitas Belajar Perkotaan (KBP), kaitan forum / tempat melakukan kolaborasi dalam menanggulangi permasalahan di masyarakat

2.    Perwakilan dari Satker PIP Kota Bima : Ririn ST, MT

     ( Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan)

·         Kondisi Umum Kota Bima

·         Prioritas Kelurahan masuk dalam SK Kumuh Walikota Bima

·         Penyusunan dokumen kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah

·         Perda bangunan gedung

·         Pembangunan RUSUNAWA di Kelurahan Tanjung dalam rangka mengurangi kawasan kumuh di bantaran sungai

·         Realisasi pembangunan MCK

Sesi I :

Dari pemaparan Satker diatas, dilanjutkan dengan testimoni sebagai berikut :

1.     Lewirato : SYAFRUDIN

·       Realisasi perbaikan jalan di Kelurahan Lewirato

2.    Kabid BPBD : Agus Purnama, ST , MT

·       Target jumlah wilayah kumuh di Kota Bima

·      Yang menjadi acuan data real dalam menyelesaikan masalah

·      Air Bersih dan penggunaan Air Tanah yang berlebihan

Dari testimoni Sesi I diatas, dilanjutkan penjelasan sebagai berikut :

1.    Satker : Ririn, ST MT

·      Belum dilaksanakan profil detail

·      Data yang selalu menjadi perdebatan yang diakui pemerintah sampai saat ini adalah data BPS

·      Fokus pembangunan Air Baku yang besar, karena dengan hidran kita susah untuk melihat akses bagi masyarakat

Sesi II :

1.    Testimoni MUHDAR ARSYAD (Koord BKM Doro Londa Kel. Sambinae)

·       Kekumuhan tidak terbatas pada wilayah Rasanae Barat saja

·       Dari 7 item kumuh, di wilayah kami Kelurahan Sambinae baru 1 item

·      Air bersih di Kelurahan Sambinae  saat ini sudah minus, cuman ada potensi sumber air alam di pegunungan yang belum digarap

2.    Testimoni TITI HANDOYO ( Kepala BPM-PK Kota Bima)

·       7 poin rekomendasi mataram belum diterima BPM-PK untuk kolaborasi

·       Bagaiman keberadaan legalitas BKM dalam menyusun Baseline 100-0100

·       Masalah penyerahan aset perlu diperjelas

3.    Testimoni MUH. ARIF, SE (Lurah Rabadompu Barat Kota Bima)

·      Pemerintah Kelurahan  sangat membutuhkan Baseline 100-0100, karena data Baseline ini bisa dijadikan integrasi dalam musrenbang Kelurahan

Dari testimoni Sesi II diatas, dilanjutkan penjelasan sebagai berikut :

1.     Satker : Ririn, ST MT

·      Jalan Lingkungan dan Air Bersih untuk Kecamatan Mpunda direalisasikan dengan segera

2.    Korkot : Jufri, S.Pt

·      Aset ditingkat BAPPEDA sudah diserahkan, menyusul BPM-PK

·      Posisi BKM diluar struktur Pemerintah dan BPM-PK

·      BKM bukan utusan Orang-orang dan kelompok, tapi utusan nilai-nilai

·      Legalitas Kelembagaan BKM sudah tercatat dalam Akta Notaris

·      Saat ini di semua Kelurahan sedang dilaksanakan lokakarya hasil Baseline dan selanjutnya dikonsolidasikan dengan Pemerintah Kelurahan untuk dijadikan bahan acuan musrenbang

Sesi III :

1.     Testimoni SYAMSUDIN (Koord BKM Amanah Kel. Melayu)

·       Kejelasan kaitan konsistensi realisasi program

2.     Testimoni HARIS (Koord BKM Lawoto Kel. Sarae)

·       Arah buangan drainase Kota harus jelas, untuk mengatasi aliran air numpuk

·       BPS yang dipercaya Pemerintah harus bekerjasama dengan BKM

3.    Testimoni ICHWANUL MUSLIMIN (Lurah Nae Kota Bima)

·       DAS di Kota Bima harus dikontrol agar tidak terjadi genangan

·       Kami di Kelurahan Nae selalu mengabdate prpfil

·       Air bisa melalui air permukaan bisa diakali melalui embung

 

Dari testimoni Sesi III diatas, dilanjutkan penjelasan sebagai berikut :

1.     Satker : Ririn, ST MT

·      Program yang sudah melalui proses, saat ini akan segera direalisasikan

·      Elefasi Sarae kita sudah menyusun Drainase Romo

·      Data BPS adalah data yang diakui pemerintah dan diinput melalui BAPPEDA

·      Kaitan pengendalian ruang, kita sudah menyusun PERDA Detail Tata Ruang

·      Penanganan genangan harus ditangani dari hulu ke hilir

·      Sudah diusulkan sumber air baku RIPAM (Rencana Induk Pengembangan Air Minum)

3.    Korkot Kota Bima : Jufri, S.Pt

     ( Konsep Baseline 100-0-100)

·          

Dari pemaparan Korkot diatas, dilanjutkan dengan testimoni sebagai berikut :

1.    Koor BKM Doro londa Kel Sambinae : Muhdar Arsyad

·       Harapan penjelasan dan statement BPM-PK kaitan legalitas BKM

·      Di Kelurahan kami sudah dilaksanakan baseline data 100-0-100, kalau kurang maksimal diharapkan sekali informasinya

·      Informasi data Bedah Rumah

Dari testimoni diatas, dilanjutkan penjelasan sebagai berikut :

1.     Kepala BPM-PK Kota Bima : Titi Handoyo, SE

·      Harapan seluruh stakeholder bisa mendukung BKM

·      Berdasarkan PP 73 tentang Kelurahan : semua Kelembagaan ada di kelurahan harus bisa diakui legalitasnya

2.    Lurah Nae Kota Bima : Ichwanul Muslimin SP

·      Lembaga BKM adalah keterwakilan nilai-nilai, jadi tidak perlu dilegalkan melalui SK Lurah dan lain sebagainya

3.    Korkot Kota Bima : Jufri, S.Pt

·      Data Baseline 100-0-100 di semua wilayah dampingan sudah dijalankan melalui mekanisme yang ada

4.    Kabid BPBD : Agus Purnama, ST, MT

·      Untuk usulan Bedah Rumah  dari dulu datanya melalui P2KP

·      Legalitas BKM tidak perlu dipertanyakan karena AD/ART BKM sudah diaktanotariskan

4.    Askot Infra Kota Bima : Sri Sumandari, ST

     ( Hasil Pelaksanaan Baseline 100-0-100)

·          

Dari pemaparan diatas, dilanjutkan dengan testimoni sebagai berikut :

1.    Satker : Ririn ST, MT

·       Apakah ada Peta pendukung dalam Baseline 100-0-100

2.    Kabid BPBD Kota Bima : Agus Purnama ST, MT 

·       Penyatuan indikator kumuh untuk seluruh stakeholder yang ada

Dari testimoni diatas, dilanjutkan penjelasan sebagai berikut :

1.     Askot Infra Kota Bima : Sri Sumandari, ST

·      Sebelum Baseline dilaksanakan yang harus ada adalah Peta pendukung